Dari hasil medusa88 penyelidikan awal, KPK menduga bahwa kepala daerah tersebut menggunakan wewenangnya untuk menentukan pemenang tender proyek secara tidak transparan. Proses lelang proyek diduga hanya formalitas, sementara pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya melalui kesepakatan di bawah meja.

Sebagai imbalannya, kepala daerah diduga menerima sejumlah uang dalam bentuk suap yang disamarkan sebagai “fee proyek” dengan besaran tertentu berdasarkan nilai kontrak. Praktik semacam ini telah menjadi pola berulang dalam berbagai kasus korupsi di sektor infrastruktur yang sebelumnya juga diungkap oleh KPK.

Respons Publik dan Pemerintah

Penangkapan ini memunculkan kembali kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Proyek infrastruktur yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru kerap dijadikan ladang korupsi oleh oknum pejabat.

Menteri Dalam Negeri pun merespons cepat penangkapan ini dengan menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap kepala daerah yang terlibat kasus hukum, serta mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Pemerintah pusat juga diimbau untuk memperketat pengawasan dan memperkuat sistem transparansi dalam pengadaan proyek-proyek daerah.