Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengupayakan secepat mungkin untuk menuntaskan berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Mentari Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hal itu menindaklanjuti permintaan SYL yang bakal beranjak umur 70 tahun pada dikala persidangan.

“Untuk TPPU SYL, kami berupaya untuk bisa diselesaikan secepat mungkin. Tentunya itu berdasarkan kebutuhan dari penyidikan. Kalau alat riilnya sudah tercukupi seluruh, tak ada alasan untuk tak disegerakan berkas perkaranya ke penuntutan,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/6/2024).

Tessa mengaku dikala coloradoteardropcamper.com ini belum bisa membeberkan progres dari penyidikan kasus TPPU SYL. Sementara itu, sekiranya ada penetapan tersangka baru dari kasus itu, baru akan dilakukan selama ada kecukupan alat bukti.

“Kita tunggu saja nanti hasil penyidikan maupun keterangan para saksi, maupun tersangka di persidangan,” kata Tessa.

Sebelumnya, pada dikala persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Syahrul Yasin Limpo memohon melewati majelis hakim supaya perkara TPPU dirinya di KPK segera dipercepat. Permohonan tersebut berlandaskan kondisinya yang sudah kian renta.

“Izin Aku Mulia, dengan umur saya yang 70 tahun, saya bermohon sekiranya mungkin ada progres TPPU, bisa dilanjutkan atau jangan ditunda,” ujar SYL dengan suara lesunya.

“Kalau makin kurus ini. Oleh karena itu, segeranya boleh, namanya bermohon,” lanjut ia.

SYL ingin progres aturan yang tengah menjeratnya bisa terus berlangsung tanpa ada penundaan.

“Pengadilan TPPU itu bisa dilanjutkan saja atau seperti apa Pak, ini hanya bermohon saja. Terima kasih,” kata SYL.

Menjawab permohonan itu, Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh menyebut perkara TPPU SYL memang dikala ini masih berproses di KPK.

Sementara pengadilan hanya bisa menunggu berkas perkara yang bakal dilimpahkan dari penyidik antirasuah itu dan dilanjutkan progres pemeriksaan berkas perkara.

“Ini kan kami tak bisa memerintah, pengadilan itu pasif, bukan aktif memerintah penuntut awam untuk menyerahkan seluruh perkara ke pengadilan, ndak,” ujar Hakim Rianto.

“Itu adalah hak penyidikan dan penuntutan. problem perkara TPPU kan saya hanya baca di info-info saja, lagi diproses kini. Seperti itu,” sambungnya.