Dalam Rapat Persiapan Penyuluhan Pemberdayaan Tanah, penandatanganan kesepakatan menjadi momen penting. Kesepakatan ini bertujuan untuk menangani masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang sering kali menghambat akses masyarakat terhadap tanah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat diperlukan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat menciptakan solusi yang efektif dan tepat sasaran. Hal ini juga menjadi langkah awal dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah yang selama ini terjadi. Setiap pihak berkomitmen untuk saling mendukung dan berbagi informasi. Transparansi dalam proses ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Palu. Masyarakat pun diharapkan lebih aktif dalam melaporkan masalah yang mereka hadapi terkait penguasaan lahan. Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memberikan keadilan bagi semua warga kota. Dengan penandatanganan kesepakatan, harapan baru muncul bagi masyarakat Kota Palu untuk mendapatkan hak atas tanah mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku https://www.atrbpnkotapalu.com/ .