Kementerian Tenaga dan Sumber Tenaga Mineral (ESDM) mengusulkan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 18,84 juta – 19,99 juta Kilo Liter (KL). Masukan BBM subsidi tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 – 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 – 19,44 juta KL.
“Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 – 19,99 juta KL,” ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam https://www.freshnytrees.com/ Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Arifin menerangkan bahwa pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dengan penguasaan volume dan mengontrol kelompok atau sektor yang mempunyai hak menerima manfaat.
Pemerintah memastikan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan skor tukar Rupiah, dikala memastikan besaran subsidi tetap Solar.
“Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 – Rp3.000 per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah,” kata Arifin.
Masukan ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar menempuh Rp12.100/liter sedangkan Harga Jual Eceran sebesar Rp6.800/liter.
Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan lazim, sehingga dibutuhkan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.
Banyak Disalahgunakan
Di peluang yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar memperkenalkan bahwa solar subsidi masih banyak disalahgunakan untuk aktivitas pertambangan. Masukan ini terjadi karena disparitas harga solar yang tinggi antara harga subsidi dan harga non-subsidi di pasaran.
“Mereka membeli solar bersubsidi dengan harga murah dan kemudian menjualnya kembali ke industri pertambangan dengan harga yang lebih tinggi,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Arifin menghimbau terhadap masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan. “Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar pas sasaran dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.
Masukan Subsidi SOlar
Menteri Tenaga dan Sumber Tenaga Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan besaran subsidi solar berkisar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per liter.
Ini ia sampaikan dalam usul Asumsi Dasar Sektor ESDM Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)(RAPBN) Tahun 2025, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (5/6/2024).
“Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 – Rp3.000 per liter,” terang ia.
Menurut menuturkan, hingga bulan Mei 2024, dengan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Sementara besarnya kompensasi yang dialokasikan hingga dengan bulan Mei 2024 adalah Rp 4.496 per liter.
Pemerintah, kata Arifin, masih melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk melindungi masyarakat yang kurang sanggup.
Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunanya.
Untuk memastikan upaya penguasaan konsumsi berhasil dilakukan, karenanya dibutuhkan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan Pemerintah (Pemda) ataupun instansi berkaitan lainnya.
Konsumsi Pertalite dan Solar Tembus 30% Lebih dari Kuota hingga April 2024
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan realisasi penyaluran macam BBM tertentu (JBT) macam Solar dan minyak tanah (kerosene) hingga April 2024 di atas 30 persen.
Untuk Januari-April 2024 telah menempuh 5,57 juta kl, atau sebesar 30,12 persen dari sempurna kuota JBT yang dialokasikan sebesar 18,49 juta kl.
“Rinciannya, minyak solar 5,40 juta kl dan minyak tanah 0,17 juta kl. Terdapat penurunan konsumsi JBT minyak solar sebesar 17,57 juta kl pada tahun 2023 dibandingi 17,61 juta kl pada 2022,” ujar Erika.
ia, penurunan konsumsi ini berkat adanya pola penguasaan yang dilakukan via scanning QR Code, serta bantuan pelaporan dari masyarakat.
“Penurunan ini disebabkan adanya penguasaan penyaluran via penerapan QR Code mulai Juni 2022, dan juga peningkatan pengawasan di lapangan serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi,” tuturnya.